A. Berilah tanda silang pada jawaban
yang benar di bawahini!
1.
UUD
1945, Pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa Indonesia adalah ....
a. negara
demokrasi
c. negara hukum
b. negara
monarki
d. negara
kertagama
2.
Semua
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam ....
a. hak azasi
manusia
c. pemerintahan
b. hukum
d. Negara
3.
Pengertian
peraturan perundang-undangan, yaitu ....
a. hukum yang
diatur oleh negara demi kepentingan masyarakat
b. hukum yang
sah secara legal dan mengikat warga negara saja
c. hukum yang
dibuat oleh aparatur negara untuk ditaati oleh penguasa
d. hukum yang
dibuat secara tertulis yang mengatur segala sendi kehidupan
4.
Peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terbagi dua. Yaitu ....
a. peraturan
perundangan tingkat daerah dan tingkat provinsi
b. peraturan
perundangan tingkat pusat dan tingkat daerah
c. peraturan
perundangan tingkat provinsi dan tingkat pusat
d. peraturan
perundangan tingkat dasar dan tingkat atas
5.
Peraturan
ini dibuat oleh aparatur negara dan berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia.
Nama peraturan ini adalah ....
a. peraturan
perundangan tingkat pusat
b. peraturan
perundangan tingkat provinsi
c. peraturan
perundangan tingkat daerah
d. peraturan
perundangan tingkat atas
6.
Manfaat
peraturan perundang-undangan, kecuali ....
a. memberikan
petunjuk dan batasan bagi lembaga-lembaga negara
b. menjamin
hak-hak warga negara
c. menjaga
ketertiban di tengah masyarakat
d. mengamankan
wilayah milik pribadi setiap warga Negara
Baca Juga : Soal Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7.
Tata
urutan peraturan perundang-undangan, kecuali ....
a. UUD 1945
b. peraturan
Pemerintah pengganti undang-undang (perpu)
c. peraturan
Gubernur Provinsi
d. ketetapan MPR
8.
Peraturan
Pemerintah pengganti undang-undang (perpu) dibuat oleh presiden jika terjadi
hal-hal tertentu yang mendesak seperti di bawah ini, kecuali ....
a. DPR
berhak menolak atau menerima rancangan Perpu tersebut, dengan tidak melakukan perubahan
b. perpu
bisa dirubah oleh DPR
c. jika
DPR telah menolak, maka Perpu tersebut harus dibatalkan
d. perpu
harus diajukan oleh presiden kepada DPR dalam persidangan DPR berikutnya
9.
Peraturan
perundangan di tingkat pusat seperti Peraturan Lembaga Negara atau badan negara
yang dianggap sederajat dengan Presiden adalah ....
a. peraturan
menteri
b. peraturan
Ditjen
c. peraturan
Kepala LPND
d. peraturan
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
10.
Pemerintah
provinsi DKI Jakarta, dan pemerintah provinsi lainnya memiliki peraturan
perundangan tentang larangan merokok. Jenis peraturan ini termasuk ....
a. peraturan
perundangan tingkat pusat
b. peraturan
perundangan tingkat daerah
c. peraturan
perundangan yang berhubungan langsung dengan kehidupan pemerintah
d. peraturan
perundangan yang tidak berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat
Untuk selenkapnya bisa di download dibawah ini:
>>Download<<
Baca Juga : Soal Ulangan Harian Kelas 5 Semester 1
0 comments:
Post a Comment